MAKALAH
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
POLITIK & STRATEGI NASIONAL PROAKTIF, KREATIF,
KRITIS, DAN ANTISIPATIF
Disusun
Oleh : Jordan Eldy Bahri Hutabarat (23317079)
Kelas
: 2TB05
FAKULTAS
TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS
GUNADARMA
a.
Pengertian Politik
Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa
Yunani Politeia, yang akar
katanya adalah polis, berarti
kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti
politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara
suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan,
cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita
kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan
timbal balik. Politics memberikan
asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy
memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut
sebaik-sebaiknya.
Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan
alat yng digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy, yang dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan
pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya
suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan
biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan
negara dan cara melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan
umum (public policies) yang
menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.
Perlu diingat bahwa penntuan kebijakan umum,
pengaturan, pembagian maupun alokasi
sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasan dan wewenang ini
memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian
konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang
berkaitan dengan Negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi
sumber daya.
a.
Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah
yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan
Negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama
dalam suatu wilayah yang berdaulat.
b.
Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok
untuk mempengaruhi tingkah laku orang atu kelompok lain sesuai dengan
keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagimana
mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakanya.
c.
Pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik.
Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu
dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan
keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sector publik
dari suatu Negara.
d.
Kebijaksanaan Umum
Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan
yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara
mencapai tujuan itu. Dasr pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki bebrapa tujuan bersama
yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada rencana yang
mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.
e.
Distribusi
Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan
pengalokasian nilai-nilai (value) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang
diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagimana
pembagian dan penglokasian nilai secara mengikat.
b. Pengertian strategi.
Strategi berasal dari bahasa yunani
strategia yang diartikan sebagai”the art
of the general” atau seni seorang panglima panglima yang biasanya digunakan
dalam peperangan.Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi
adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang
itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
Pada abad modern sekarang
penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni
perang panglima dalam peperangan , tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk
dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam
pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau
pencapaian tujuan.
Dengan demikian , strategi tidak
hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas
ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni
dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideology, politik, ekonomi,
social budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
c.
Politik Dan
Strategi Nasional
Politik
nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan national. Dengan
demikian definisi poltik nasional adalah asas, haluan, usaha serta
kebijaksanaan Negara tentang pembinaaan (perncanaan, pengembangan, pemeliharaan
dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan
nasional. Strategi nsional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya
strategi jangka pendek , menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi adalah cara melaksanakan politik nasional
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
d. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan
Strategi Nasional
Penyusunan
politik dan strategi nasional perlu memahami pokok pokok pikiran yang
terkandung dalm sistem manajemen nasionalyang berlandaskan ideologi Pancasila,
UUD 1945, wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional.
Landasan pemikiran dalam system
manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan
politik dan stratgi nasional, karena didalamnya terkandung dasar Negara,
cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia.
e. Penyusunan Politik dan Strategi
Nasional
Politik dan strategi nasional yang
telah berlangsung selama ini disusun berdasrkan system kenegaraan menurut UUD
1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran
pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “
suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), Dewan perwakilan rakyat(DPR), Badan pemariksa Keuangan (BPK) dan
MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai
“infrastruktur politik”yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat
seperti partai politik, organisasi kemasyarkatan, media massa , kelompok
kepentingan ( interst group) dan kelompok penekan (presser group), suprastruktur
dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang
seimbang.
Mekanisme
penyusunan politikdan strategi nasional ditingkat supra struktur poltik diatur
oleh presiden.Dalam melaksankan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai
lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan
yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan stabilitas Ekonomi
nasional , Dewan penerbangan dan antariksan nasional RI, deawn maritime, dewan
otonomi daerah dan dewan stabilitas politik dan kamanan.
Sedangkan
proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik
dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya persiden menyusun program
cabinet dan memilih menteri-menteri yang kan melaksanakan program-program
tersebut. Program cabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat
politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan
oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan
petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan
politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah
tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional.
Proses politik dan strategi nasional
pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat
Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus
mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat denga
mencantumkan sasarn sektoralnya.
Melalui pranata-pranata politik,
masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era
reformasi saat saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam
mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR
maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan
politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang
karena:
a.
semakin tingginya kesadaran
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b.
Semakin terbuka akal dan pikiran
untuk memperjuangkan haknya.
c.
Semakin meningkat kemampuanuntuk
menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
d.
Semakin meningkat kemampuan untuk
mngatasi persoalan seiiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang
ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e.
Semakin kritis dan terbukanya
masyarakat terhadap ide baru.
Komentar
Posting Komentar